Rekayasa Quick Count = Preseden Buruk bagi Generasi Muda

Lima tambah tiga berapa? Ah, ntar aja dech, nunggu Pak Guru

Akhir-akhir ini kita sering kali kita mendengar ungkapan, tunggu saja tanggal 22 Juli. Atau woles aja bro…kita tunggu besok 22 Juli…..atau berbagai ungkapan lain yang senada. Sepertinya itu menyejukkan, bijaksana, atau istilah kerennya, negarawan. Hmmm… apakah benar begitu?

Bagi saya, science is science, saya tidak mau mengutip ungkapan dari para ahli tentang science, akan tetapi menurut saya, quick count adalah hasil dari science, hasil dari ilmu pengetahuan, dan terlebih lagi, hasil dari suatu ilmu pengetahuan, yang sebenarnya sudah mapan.

Quick count di negara maju, seperti Amerika, misalnya, hampir selalu benar. Memang ada beberapa kali kesalahan, akan tetapi itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Dan setidaknya hampir 20 tahun ini tidak ada kesalahan atau masalah apapun dalam mensikapi hasil quick count.

Di Indonesia, sudah ada beberapa kali kejadian yang ‘menyalahkan quick count’. Misalnya di Jawa Timur dalam pemilihan Gubernur periode yang lalu. Akan tetapi, sebenarnya itu bukan karena metode quick countnya yang menjadi masalah. Masalah quick count terjadi karena orang dengan sengaja memperkosa metode statistik quick count untuk kepentingan tertentu, dalam hal ini pihak yang membayarnya.

Ini mungkin agak kasar karena saya mempergunakan istilah memperkosa. Tapi ya…itulah..Metode quick count yang sebenarnya sangat valid dan dapat dipertanggungjawabkan, dipelintir dengan tujuan tertentu. Ini mungkin yang mendasari ‘orang-orang bijaksana’ mengatakan kita tunggu saja 22 Juli. Akan tetapi, saya yakin bahwa orang mengatakan itu semata-mata demi keutuhan dan persatuan bumi pertiwi, meskipun mengorbankan ilmu quick count.

Jika dipergunakan dengan baik, metode quick count saya yakin dapat menjawab dengan tepat (dalam toleransi tertentu) siapa yang memenangkan presiden di Indonesia sekarang. Tidak usah menunggu berhari-hari. Memang Quick count tidak mempunyai kekuatan hukum dan juga tidak boleh digunakan untuk mengatur hukum. Akan tetapi, hasil dari quick count sangat layak digunakan untuk mengambil suatu keputusan penting, meskipun tentu saja, suatu keputusan yang bukan pro yustisia. Orang boleh-boleh saja mengklaim kemengangan berdasarkan hasil quick count, meskipun, sekali lagi, klaim ini tidak mempunyai kekuatan apapun di mata hukum. Masyarakat juga harus cerdas, dan terutama, para stake holder yang harus bersikap jujur dan menggunakan hati nurani dan bukan dengan ngotot-ngototan. Kata kuncinya adalah, pelaku quick count harus benar-benar jujur dan menggunakan hati nurani.

Mengapa hasil quick count bisa berbeda-beda? Saya yakin bahwa jika dilaksanakan dengan benar maka hasilnya akan selaras, tidak serupa akan tetapi memberikan hasil akhir yang senada. Sekali lagi, mengapa kemarin berbeda-beda? Saya tidak tahu, tapi untuk menjawab pertanyaan itu, satu-satunya cara adalah dengan saling membuka metode dari pelaksanaan masing-masing. Jika itu dilaksanakan, maka pasti akan jelas kelihatan, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi pembuktian benar tidaknya bukan dengan saling menantang, jika saya benar loe berani bubar gak? Akan tetapi dengan cara, mari bersama-sama kita saling membuka data. Yang tidak berani membuka data itulah yang patut dipertanyakan. Soal siapa yang membiayai quick count, selama pelaksananya jujur dan menggunakan nurani, tidak ada masalah.

Ungkapan nanti saja tunggu tanggal 22 Juli akan memberikan preseden buruk bagi generasi muda yang sedang belajar untuk menjadi ilmiah. Ilmu dianggap menjadi sumber masalah. Hasil quick count bikin ribut, padahal jelas-jelas yang bikin ribut bukan lah hasil quick count, akan tetapi orang-orang yang memperkosa quick count tersebut. Generasi muda bisa menjadi tidak berani mengambil kesimpulan berdasarkan kajian ilmiah mereka, menjadi tidak yakin dengan kebenaran ilmiah, dan ini menjadi mimpi buruk bagi perkembangan sains secara keseluruhan di Indonesia.


Sebuah batu yang saya pegang di tangan, lalu saya lepaskan maka batu akan bergerak ke mana naik, turun atau gimana? Wah kalau itu nanti saja, kita lihat…..kita buktikan dulu……..

1 comments:

  1. Saya sudah menduga pd pemilu '14 akan ada pihak yg gencar menggunakan segala instrumen untuk mendapat pengesahan publik. Metode ilmiah/survey sudah sangat teruji keampuhannya mendekati nilai benar. Andai menilik metodenya kita tdk akan menemukan ada masalah apapun pada qc pilpres, jadi tantangan membuka metode itu hanya omong kosong konsumsi publik awam statistik.
    Ke depan untuk peristiwa penting, spt pilpres, lembaga survey/qc harus bersedia direkam (saat tayangan live qc) detik perdetik arus data yg masuk yg dilakukan oleh lembaga independen atau lembaga profesi/ahli. Ini penting untuk analisis tingkat kewajaran perubahan prosentase perolehan hasil akhir. Angka alamiah itu melompat-lompat pada awalnya (karena akumulasi data masih kecil, sehingga proporsinya besar), dan makin besar akumulasi data maka proporsi terhadap keseluruhan mengecil, yang akhirnya kestabilan kurva akan dicapai. Jadi kalau ada lompatan prosentase saat akumulasi data sudah besar, dan grafik sudah stabil .... maka ini jelas bukan sesuatu yg alamiah ... alias terjadi PEMERKOSAAN
    Sy pribadi sangat berharap, ada meta-analisis terhadap hasil qc berdasarkan rekaman data detik perdetik oleh lembaga profesi, bukan berdasarkan laporan lembaga survey

    BalasHapus

Cari Materi